Konsep Infrastruktur ICT menuju SMCC

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau disebut pula telematika, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan bisnis, industri, perdagangan, dan pemerintah. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.

Menurut Encyclopedia of Social Science yang dimaksud dengan otonomi adalah "the legal self sufficiency of social body and its actual independence". Definisi ini menggambarkan otonomi sebagai hak yang legal dari lembaga sosial untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (untuk mencapai self sufficiency) tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain. lnilah yang dimaksud dengan ketidaktergantungan yang hakiki (actual independence). Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan, otonomi berarti self - government. Walaupun otonomi memiliki sifat self-government dan actual independence, dalam konteks pemerintahan negara Republik Inconesia, otonomi tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah. Hal ini berlaku juga bagi daerah-¬daerah yang diberi otonomi khusus. (RKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jatim, 2007)

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta pendayagunaan potensi daerah secara optimal, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dalam kerangka persatuan dan kesatuaan bangsa yang utuh. Dengan demikian, fokus otonomi adalah pembangunan dalam arti luas, termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur ICT. Sehingga, adalah menjadi kewajiban daerah pula untuk mengupayakan kelancaran pembangunan infrastruktur ICT sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien dan peningkatan sumber daya manusia di kota Surabaya menuju e-Government.

Berdasarkan hasil survey bersama antara Badan Pengelolaan Teknologi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (BAPETIKOM) dan KIPA (Korea IT Industry Promotion Agency) dengan 20 Dinas dan Badan yang ada dibawah Pemerintah Kota Surabaya, menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kota Surabaya masih belum optimal, mulai dari tingkat pengumpulan, pengolahan sampai dengan analisis data dan informasi. Terlebih lagi ketersediaan data yang akurat, aktual dan lengkap cukup memprihatinkan. Terlebih lagi, di era otonomi daerah tidak memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai flow of information dari semua kegiatan menuju e-Government yang tersendat. Di samping itu, sumber daya manusia di bidang pendataan, punyusunan rencana dan evaluasi masih merupakan kendala, salah satu penyebabnya adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung perdataan, perencanaan, dan evaluasi program belum memenuhi standar. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dapat menutup kesenjangan ini dalam waktu yang relatif singkat melalui Pembangunan dan manajemen Infrasturktur ICT yang baik dalam rangka menuju Surabaya Metropolitan Cyber City (SMCC). (Hasil survey Bapetikom Surabaya dan KIPA, 2006).

1.2 Perumusan Masalah

Sistem Informasi Manajemen dari hampir semua Dinas yang ada di Pemerintah Kota Surabaya yang masih perlu dibenahi, agar di era otonomi daerah ini Surabaya memiliki data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan semua kegiatan menuju e-Government. Di samping itu, salah satu penyebab belum optimalnya hasil tersebut adalah prasarana dan sarana serta teknologi untuk mendukung program tersebut belum memenuhi standar. Demikian juga masalah system yang digunakan oleh masing-masing dinas dan koordinasi diantaranya masih belum menunjukkan adanya standart integrasi yang mengarah pada sebuah system pemerintahan daerah dengan manajemen berbasis IT.

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian ini untuk membantu para perencana pembangunan infrastruktur ICT Kota Surabaya yang komprehensif dan terpadu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dinas masing-masing untuk dapat diintegrasikan dalam sebuah system yang terpadu.
Adapun sasarannya adalah dinas-dinas yang ada di bawah pemerintah kota Surabaya.

1.4 Hasil Yang Diharapkan

Tersusunnya sebuah konsep pemikiran yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi dengan menghindari in-efisiensi dalam membangun infrastruktur ICT menuju SMCC.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Infrastruktur

Dalam menyusun sebuah konsep Entrepreneurial Government hendaknya memperhatikan beberapa prinsip yang akan mempengaruhi efektif atau tidaknya rencana yang akan disusun nanti, adalah :

2.1.1 Prinsip community owned government
Fokus pada peran serta masyarakat seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini :


2.1.2 Prinsip result oriented government
Pengukuran outcome (result) yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan tujuan, sasaran, policy program yang jelas dari organisasi penyedia dengan memakai performance indicator :
– Service output
– Service level
– Service delivery standard
– Service responsiveness
– Service cost (transparant)

2.1.3 Prinsip customer driven government
Elemen penting dalam customer oriented approach adalah :
– Orientasi organisasi penyedia pada karakteristik sosio ekonomi penyedia
– Ada prosedur, mekanisme untuk menampung-mengolah keluhan & pendapat pengguna
– Adanya garis pertanggung jawaban (accountability) yang jelas dari pada penyedia - pengguna
– Implementasi policy yang transparan dalam penyediaan pelayanan
– Ada unit organisasi dan program yang khusus menangani keluhan pengguna – pelayan

Selain itu Konsep Performance Management juga dapat dipakai sebagai kajian melalui User approach dan performance penyedia untuk pengukuran efektifitas atau tidaknya sebuah konsep. (Rimadewi, 2007)
Dan konsep ini akan effektif bila :
– menerapkan prinsip2 performance
– berpegang pada result oriented management
– Orientasi pelayanan kepada kepuasan pengguna berasaskan prinsip “total quality management”
– Implementasi anggaran belanja yang bersifat “performance” atau “outcome budgeting”

Adapun manajemen infrastruktur yang ideal adalah harus dapat menciptakan sebuah system seperti yang tergambar dibawah ini :
Gambar 1. Konsep Infrastruktur


2.2 Analisis Kebutuhan

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Dimana hubungan antara sistim Infrastruktur dengan sistem-sistem yang lain harus merupakan suatu sistem yang terintegrasi, seperti yang digambarkan dalam diagram dibawah ini :

Gambar 2. Hubungan Infastruktur dengan sistem-sistem yang lain

Dalam membangun sistem seperti tersebut diatas, meliputi semua Publik Infrastruktur seperti : Jalur jalan raya, transportasi, water system, sewer system, solid waste management (sampah), drainasi, instalasi listrik, telekomunikasi, dll. Sehingga secara fisik satu dengan lainnya akan saling mempengaruhi. Dalam membangun Infrastruktur telekomunikasi di daerah kota pasti akan mengalami hambatan fisik yang lebih banyak dibanding dengan daerah, karena beberapa penyebab timbulnya permasalahan dalam penyediaan infrastruktur antara lain :
- In-efisiensi Pengelolaan infrastruktur
- Monopoli pemerintah dalam pengelolaan infrastruktur
- Keterbatasan dana (Investasi awal)
- Keterbatasan kemampuan pembiayaan perawatan (maintenance and repair) dan pengembangan infrasruktur baik dari sektor publik maupun swasta
- Pembayaran hutang luar negeri dan dalam negeri menguras cadangan dana pemerintah dll.(Grigg,2000)

2.3 Analisis Teknis

Pada tingkat teknik, rekayasa perangkat lunak dimulai dengan serangkaian tugas permodelan yang membawa kepada suatu spesifikasi lengkap dari persyaratan representasi dan representasi desain yang komprehensip bagi perangkat lunak yang dibangun.
Model analisis teknis harus dapat mencapai tiga sasaran utama untuk :
1. Menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh public dengan adanya ICT.
2. Membangun dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak sistem informasi manajemen untuk setiap dinas yang dapat diintegrasikan dengan dinas lainnya.
3. Membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. (Brahmantyo, 2003)
Gambar 3. Analisis dan Design Model Infrastruktur ICT

Dari kajian teori tersebut diatas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang berkaitan dengan ICT itu timbul, antara lain karena belum menggunakan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur yang standart. Hal ini teridentifikasi dari hasil survey bahwa masing-masing dinas yang ada di Surabaya menggunakan berbagai macam teknologi, berbagai jenis dan spesifikasi server dan komputer sampai system informasi manajemen yang bervariasi, sehingga sangat sulit untuk mengintegrasikan data antar dinas tersebut, karena masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda, belum terlihat prinsip kebersamaan seperti yang tergambar dalam analisis kebutuhan dan analisis teknis tersebut diatas.

Sebagai hasil kajian dan survey bersama tersebut dihasilkan sebuah konsep untuk membangun kota menuju Surabaya Metropolitan Cyber City (SMCC) sebagai berikut :
Gambar 4. Model e-Surabaya


Untuk membangun system informasi manajemen yang standart dapat digambarkan pada model tersebut diatas, dengan memperhatikan beberapa alur kegiatan dimana antara dinas yang satu dengan lainnya dapat terintegrasi baik dalam pembangunan infrastruktur ICT dan pemanfaatan kontennya, sesuai dengan kondisi dan lingkungan kota Surabaya.

III. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1 ICT di Surabaya
Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah ibu kota Jakarta. Surabaya dijadikan kota acuan dalam bidang industri, perdagangan dan pendidikan serta kelautan bagi wilayah Indonesia bagian Timur.

Berdasarkan hasil interview antara Badan Pengelolaan Teknologi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya (BAPETIKOM) dan KIPA (Korea IT Industry Promotion Agency) kepada 20 Dinas dan Badan yang ada di Pemerintah Kota Surabaya (Desember 2006), agar konsep e-Surabaya tersebut dapat berhasil secara optimal maka dalam pelaksanaan hendaknya mempertimbangkan 3 segi dibawah ini :

3.1.1 Segi Infrastruktur
a. Berbagai PC (Personal Computer) yang dimiliki oleh semua dinas tidak sama, baik dilihat dari spesifikasinya maupun versinya.
b. Pada umumnya kondisi infrastruktur jaringan lokal (LAN = Local Area Network) dinas di Surabaya belum bagus.

3.1.2 Segi Sistem Informasi
a. Setiap Dinas menggunakan sistem informasi manajemen yang berbeda
b. Sebagian besar Dinas bekerja untuk sistem informasi dengan menggunakan software aplikasi biasa, belum banyak yang menggunakan sistem informasi manajemen yang standart.
c. Sistem yang digunakan tidak terhubung dengan sistem yang lain
d. Setiap Dinas menggunakan data individu untuk kepentingannya
e. Tidak ada suatu arsitektur dalam sistem informasi manajemen
f. Tidak cukup memiliki tenaga teknis yang menggoperasikan sistem informasi manajemen.

3.1.3 Segi Organisasi
a. Tidak adanya sistem yang terintegrasi diantara Dinas yang ada.
b. Tidak ada staf yang mengurus masalah informasi secara khusus

3.2 Implementasi ICT

Sebelum membuat infrastruktur jaringan telekomunikasi, harus diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi kota Surabaya, agar tidak terjadi in-efisiensi dalam implementasinya nanti, sebagai berikut :

3.2.1 Infrastruktur Jaringan
o Penggunaan berbagai teknologi jaringan harus menjadi pertimbangan pertama bagi seorang Network Designer, misalnya menggunakan teknologi yang lebih mudah dan praktis sehingga tidak perlu mendirikan tower baru, tetapi dapat memanfaatkan tower yang sudah ada, atau memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada, misalnya melalui line telepon dll.
o Untuk menjangkau beberapa kecamatan yang belum dapat terkoneksi dengan jaringan telepon, memang sebaiknya digunakan teknologi wireless.
o Crowded nya frequensi 2.4 GHz di Surabaya, juga harus diperhatikan karena investasi untuk membangun infrastruktur cukup mahal.

3.2.2 Kondisi Lingkungan
o Jarak pandang melalui tower antara dinas-dinas tidak semua dapat dijangkau, sehingga tidak bisa semua wilayah menggunakan teknologi wireless.
o Ketinggian bangunan dan perkembangan Kota Surabaya yang sangat pesat menyebabkan semakin banyaknya gedung bertingkat, yang akan semakin sulit dan mengganggu sistem interkoneksi antar Dinas.
o Ketinggian tower yang digunakan sebagai penerima dan pemancar wireless sangat riskan terhadap petir. Disamping itu juga dapat mengganggu sistem navigasi suatu penerbangan, jika terlalu tinggi tower yang harus dibangun.

3.2.3 Program Pemerintah Daerah
o Rencana program ICT Surabaya akan mengkoneksikan jaringan ke semua dinas yang ada dibawah pemerintah kota Surabaya.
o Sesuai dengan himbauan pemerintah kota Surabaya, untuk tidak menambah pendirian tower lagi, sementara yang statusnya sewa hanya dibatasi sampai dengan 2 tahun masa perpanjangan, dan yang baru hanya maksimal 3 tahun masa perijinan, karena saat ini sedang dipersiapkan PERDA masalah Infrastruktur Pembangunan Kota, khususnya bidang telekomunikasi. (Najib, 2006).
o Pembangunan dan peningkatan sistem telekomunikasi untuk mempermudah aksesibilitas, arus distribusi, dan jaringan komunikasi dari dan menuju kota baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional;
o Peningkatkan pelayanan dan pengembangan sistem informasi dan telekomunikasi untuk memudahkan jaringan komunikasi antar wilayah baik dalam skala kota, regional, nasional, maupun internasional. (RTRW Kota Surabaya).

3.2.4 Ekonomis
o Harga pengadaan Hardware dan setting jaringan dengan wireless maupun yang lain menjadi pertimbangan dari segi biaya (investasi awal)
o Juga mahalnya biaya Maintenance dan Repair (biaya operasional) menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan teknologi tertentu.
o Pertimbangan kedua biaya tersebut menjadi faktor yang harus diperhatikan juga karena dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan pengadaan hardware dan software menjadi tidak sebanding.

3.3 Analisa Spasial

Berdasarkan data dari APJII Jatim (2007), jumlah Internet Service Provider (ISP) di Kota Surabaya cukup banyak dan menggunakan berbagai ragam teknologi dengan segmen pasar yang sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi dan lingkungan mulai dari pemerintah, bisnis, pendidikan dll. Secara non formal diantara beberapa komunitas IT yang ada di Surabaya pernah membahas sebuah konsep konsorsium, tetapi ternyata juga mengalami banyak hambatan baik secara teknis maupun non teknis.

Sebagai gambaran tentang data ISP di Surabaya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan kajian dalam pengambilan kebijakan serta manajemen infrastruktur bidang teknologi informasi dan komunikasi di kota Surabaya, dilihat dalam gambar dibawah ini :
Tabel 1. ISP Member APJII - Jatim

Tabel 2. ISP Non Member APJII - Jatim

Dari 24 ISP yang tersebar di 8 Kecamatan terdiri dari 16 titik berada di Kecamatan Tegalsari, 1 titik di Kecamatan Gubeng, 2 titik di Kecamatan Genteng, 1 titik di Kecamatan di Kecamatan Gayungan, 1 titik di Kecamatan Dukuh Pakis, 1 titik di Kecamatan Krembangan, 1 titik di Kecamatan Wonokromo dan 1 titik di Kecamatan Sukolilo. Peta persebarannya dapat dilihat dari gambar dibawah ini :
Gambar 5. Peta Persebaran ISP di Surabaya

ISP yang menggunakan teknologi wireless, dapat dilihat dari analisa spasial yang memiliki jangkauan pelayanan kurang lebih 10 km dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 6. Peta Jangkauan Pelayanan ISP (Wireless) di Surabaya


IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa membangun kota Surabaya mengarah ke Good Goverment harus dengan ICT, sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang matang untuk membangun dan atau mengatur infrastruktur information and communication technology (ICT) menuju Surabaya Metropolitan Cyber City (SMCC) dengan berbagai aset yang dimiliki :
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Surabaya sangat pesat, sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, social dan ekonomi. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengatur system pemerintahan dengan memanfaatkan ICT sebagai prasarana dan sarana utama untuk mendapatkan data dan informasi yang integral, lengkap serta akurat.
- Beberapa Dinas dalam persiapan melakukan perubahan paradigma dari system yang konvensional ke system pemerintahan modern untuk meningkatkan kecepatan layanan & mudah, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi terpadu.
- Kecenderungan perkembangan kota surabaya menjadi jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain akibat tingkat pertumbuhan wilayah yang jauh lebih cepat, sehingga membutuhkan pelayanan yang cepat pula.
- Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi sangat dipengaruhi oleh banyak factor, seperti social, ekonomi, phisik infrastruktur yang sudah ada di Surabaya, sehingga membutuhkan survey dan kajian yang rumit dari masing-masing dinas yang ada dibawah naungan Pemerintah Kota Surabaya yang dikoordinasi oleh BAPETIKOM Surabaya.
- Dengan ICT dapat menciptakan budaya transparan dan akuntabel serta merupakan media promosi yang handal.

4.2 Rekomendasi

- Perlunya pengkajian kembali atas semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan ICT, yang telah dikembangkan oleh masing-masing Dinas.
- Perlunya penyusunan suatu strategi untuk memfokuskan pengembangan Local Area Network (LAN) infrastruktur jaringan ICT di masing-masing Dinas agar terintegrasi, sehingga mudah untuk dikembangkan ke tingkat Wide Area Network (WAN)
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk membahas data-data yang diperlukan oleh masing-masing instansi beserta format laporan yang akan dipergunakan, untuk membangun sistem data yang dapat digunakan secara sinergi dan terintegrasi.
- Kebutuhan Hardware, Software dan Brainware yang perkembangannya sangat pesat hendaknya mendapat perhatian khusus, sehingga perlu adanya pertemuan bersama antar dinas yang di koordinasi oleh BAPETIKOM, untuk menghindari in-efisiensi.
- Dibutuhkan manajemen yang handal untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di Kota Surabaya, khususnya di bidang Telekomunikasi untuk menghindari benturan antara berbagai kepentingan yang ada.
- Perlunya kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan para pakar yang dapat mendukung berbagai kepentingan dan tujuan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu, seperti pakar lingkungan hidup, infrastruktur telekomunikasi, manajemen dll.
- Peran serta dinas-dinas dan ISP yang ada dapat membantu pemerintah Kota Surabaya dalam membangun system manajemen kota berbasis IT menjadi Surabaya Metropolitan Cyber City (SMCC).
- Perlunya menyusun strategi yang memfokuskan pengembangan infrastruktur jaringan ICT selain di kota surabaya, agar dapat terintegrasi dengan kabupaten/kota lain. Sehingga data dan konten lain dari sistem yang akan dibuat dapat memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, regional dan nasional.